DEN Respons Purbaya soal Family Office: Masih Pembahasan, Belum Butuh Anggaran
Jakarta – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) akhirnya memberikan tanggapan resmi terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC) di Bali. Dalam keterangannya, Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa inisiatif tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum membutuhkan alokasi anggaran dari APBN.
Masih Tahap Pembahasan, Belum Sentuh Sumber Anggaran
Menurut Mari Elka, wacana pembentukan Family Office di Indonesia saat ini baru sebatas perencanaan awal. Prosesnya masih berada pada tahap pembahasan lintas kementerian dan lembaga, sehingga belum sampai pada keputusan terkait pembiayaan atau sumber anggaran.
“Ini kan sedang dalam pembahasan. Jadi belum sampai kepada suatu keputusan, baru dalam bentuk pembahasan, perencanaan, dan pengusulan, dan tidak ada kaitannya dengan anggaran,” ujar Mari Elka dalam acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Ia menegaskan bahwa tahap perencanaan tidak memerlukan dukungan dana dari APBN. Fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan kerangka regulasi dan kebijakan berjalan dengan baik sebelum masuk ke tahap implementasi.
Regulasi Jadi Fokus Utama Sebelum Realisasi
Lebih lanjut, Mari Elka menyebut bahwa pembentukan Family Office membutuhkan sejumlah regulasi baru. Proses penyusunan aturan tersebut saat ini tengah dikoordinasikan oleh berbagai lembaga, termasuk Dewan Ekonomi Nasional, Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menekankan bahwa aspek hukum dan tata kelola harus diperkuat agar keberadaan Family Office dapat berjalan sesuai tujuan dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional.
“Family Office itu sudah cukup lama dibahas. Masih dalam pembahasan dan sedang disusun apa bentuk kebijakan yang tepat. Ini akan memerlukan regulasi baru dan aspek hukum yang diperbaiki agar bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Purbaya Tegas Tolak Gunakan Dana APBN
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menyatakan tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk pendirian Family Office. Ia menilai proyek tersebut bukan prioritas fiskal dan mempersilakan DEN untuk merealisasikannya secara mandiri.
“Saya sudah dengar lama isu itu (Family Office), tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana,” tegas Purbaya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (13/10/2025).
Meski demikian, Purbaya tidak menutup kemungkinan memberikan dukungan non-fiskal apabila proyek tersebut membutuhkan koordinasi antar-lembaga atau dukungan kebijakan. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan efektivitas dalam setiap penggunaan anggaran negara.
DEN dan Luhut Klarifikasi: Family Office Bukan Proyek Pemerintah
Sementara itu, Juru Bicara Ketua DEN Jodi Mahardi yang mewakili Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang menggunakan dana APBN. Melainkan langkah strategis untuk menarik investasi global agar dikelola secara produktif di dalam negeri.
Menurutnya, pembahasan ini sejalan dengan pengembangan Indonesia Financial Centre dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor jasa keuangan, yang diharapkan dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang berdaya saing.
- Family Office tidak menggunakan dana APBN.
- Fokus utama pada penyusunan regulasi dan tata kelola investasi.
- Proyek strategis untuk menarik investasi global ke Indonesia.
Dengan demikian, baik DEN maupun Kementerian Keuangan kini berada dalam tahap koordinasi untuk memastikan arah kebijakan dan regulasi berjalan seimbang antara kebutuhan investasi dan kehati-hatian fiskal.